Dibalik Penyitaan Mobil Mewah: Rajawali Tanya, Kapan Kejari Purwakarta Akan Bertindak?

Dibalik Penyitaan Mobil Mewah: Rajawali Tanya, Kapan Kejari Purwakarta Akan Bertindak?

Redaksi       Comment   

Target Operasi News My.Id| Purwakarta , Jabar — 7 Desember 2025

Lebih dari satu tahun sejak kejaksaan negeri (Kejari) Purwakarta menyita mobil Toyota Innova Hybrid Zenix sebagai barang bukti dugaan gratifikasi, kasus tersebut masih terjebak di titik yang sama. Tak ada satu pun tersangka yang ditetapkan, meskipun sekitar 20 orang termasuk mantan bupati Anne Ratna Mustika, pejabat pemkab, anggota DPRD, dan sopirnya telah diperiksa sebagai saksi. Kondisi ini menjadi perhatian khusus Dewan Pimpinan Daerah Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (DPD RAJAWALI) Purwakarta yang menilai perlunya penegakan hukum yang lebih cepat dan transparan.

 

Dari sisi hukum, kasus gratifikasi diatur dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Menurut pasal tersebut, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas (uang, barang, fasilitas, dll.) yang menjadi suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban penerima. Sanksinya bisa mencapai penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun serta denda hingga Rp 1 miliar. Selain itu, berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, penyitaan barang bukti seperti mobil tersebut hanya dapat dilakukan setelah terbit Surat Perintah Penyidikan (P-8). Hal ini menunjukkan bahwa pihak kejaksaan telah memiliki indikasi cukup untuk memulai penyidikan, namun proses penetapan tersangka tetap stagnan.

 

Sekretaris DPD RAJAWALI Purwakarta, Edi Tanam Purwana menyampaikan kekhawatiran tentang keterlambatan penanganan kasus ini. "Kami dari Rajawali Purwakarta sangat mengikuti perkembangan kasus gratifikasi mobil mewah ini. Sudah satu tahun berlalu, barang bukti ada, saksi diperiksa, tapi belum ada tersangka – ini membuat masyarakat ragu terhadap kecepatan dan kejelasan penegakan hukum," ujar Edi dalam keterangan resmi, Minggu (7 Desember 2025). Dia menambahkan, "Korupsi termasuk gratifikasi adalah musuh bersama yang menghambat kemajuan daerah. Kami mendesak Kejari Purwakarta untuk bekerja lebih cepat, transparan, dan bertanggung jawab, agar kasus ini segera mencapai titik terang dan yang bersalah dikenai sanksi sesuai hukum."

Sebelumnya, sejumlah NGO juga telah mendesak Kejari Purwakarta dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk mempercepat proses. Mereka menyatakan bahwa penanganan kasus yang "jalan di tempat" ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kepala Kejari Purwakarta, Martha Paru Lina Berliana, sebelumnya telah menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menangani kasus dengan profesional dan proporsional, namun tanpa memberikan jadwal pasti penetapan tersangka.

 

DPD RAJAWALI Purwakarta menegaskan bahwa akan terus memantau perkembangan kasus ini. "Sebagai lembaga yang bergerak di bidang pers dan advokasi, kami akan terus menginformasikan perkembangan kasus ini kepada masyarakat dan mendesak agar proses hukum berjalan sesuai aturan," tegas Edi. Harapan masyarakat Purwakarta adalah agar kasus gratifikasi mobil mewah ini tidak hanya berakhir dengan penyitaan barang bukti, tetapi juga dengan penuntutan hukum yang tegas terhadap pelaku, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil di Purwakarta.

Publisher : TIM / RED

Penulis : TIM RAJAWALI

Ket Foto : Istimewa

Pernyataan KETUA UMUM DPP LIN tentang adanya musibah banjir bandang di beberapa wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Pernyataan KETUA UMUM DPP LIN tentang adanya musibah banjir bandang di beberapa wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Redaksi       Comment   

Target Operasi News My.Id| JAKARTA - 

Sehubungan dengan adanya musibah nasional yang menimpa saudara saudara kita di daerah Aceh dan Sumatera Utara dan juga di beberapa wilayah Indonesia lainnya, maka Mohamad Yusuf sebagai Ketua Umum DPP LIN ikut bela sungkawa dan rasa prihatin yang sangat mendalam atas terjadinya musibah tersebut.

Menurutnya kejadian tersebut tidak terlepas ulah tangan tangan kotor manusia serakah yang hanya mementingkan keuntungan dirinya sendiri tanpa melihat akibat dari perbuatannya.

Penjahat penjahat lingkungan hidup ini tidak akan bisa leluasa melakukan perbuatan merusak hutan tanpa adanya dukungan atau fasilitas dari para penguasa.

Alam sudah sangat marah dengan perbuatan orang orang serakah tersebut sehingga terjadilah musibah besar.  

Yang paling di rugikan dan terdampak dengan musibah ini tentunya masyarakat sekitarnya dan tentunya yang paling penting dengan semua musibah yang terjadi ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT.

Mekanisme alam berjalan berdasarkan hukum Sebab – Akibat, dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat perbuatan manusia manusia serakah  terutama adanya praktik illegal logging yang menjadi pemicu utama terjadinya bencana ekologis tersebut.

Kami dari DPP LIN  berharap dan berdoa agar musibah ini cepat berakhir dan segera teratasi, untuk yang terkena musibah atau terdampak dengan adanya musibah ini agar lebih sabar dan tawakal.

Menurut Mohamad Yusuf bahwa selain yang disampaikan di atas ada beberapa faktor alam yang menyebabkan banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara, antara lain:

- *Curah Hujan Tinggi*: 

Curah hujan yang tinggi dan ekstrem menjadi penyebab utama banjir bandang dan longsor di Aceh dan Sumatera Utara.

- *Kerusakan Ekosistem Hutan*: 

Kerusakan ekosistem hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) telah menghilangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem hulu untuk meredam curah hujan tinggi.

- *Perubahan Fungsi Lahan*: 

Perubahan fungsi lahan hutan menjadi kebun sawit, pertambangan, dan pemukiman telah meningkatkan risiko banjir bandang.

- *Siklon Tropis*: 

Siklon Tropis Senyar yang terbentuk di Selat Malaka juga memicu curah hujan tinggi di wilayah tersebut.

- *Daya Tampung Wilayah*: 

Daya tampung wilayah yang menurun akibat kerusakan lingkungan juga menjadi salah satu penyebab banjir bandang.

Perlu diingat juga bahwa penyebab banjir bandang sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor.

Untuk mencegah agar hutan kita terlindungi dan tetap lestari, Pemerintah dan Masyarakat punya peran yang sangat penting dalam hal ini antara lain :

Yang perlu dilakukan oleh Pemerintah :

- Buat aturan yang tegas dan sanksi yang berat bagi yang merusak hutan

- Lakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

- Dukung program reboisasi dan rehabilitasi hutan

- Berikan insentif bagi masyarakat yang menjaga hutan

Yang perlu dilakukan oleh Masyarakat :

- Ikut serta dalam program Pel bảo hutan

  ( Pel Bao hutan adalah program yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan hutan dengan melibatkan masyarakat lokal )

- Laporkan jika ada aktivitas ilegal di hutan

- Dukung produk yang ramah lingkungan

- Edukasi diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya menjaga hutan.

Mungkin itu sekilas yang perlu kami sampaikan sebagai rasa kepedulian kami terhadap pelestarian hutan di Indonesia agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan pemerintah ataupun masyarakat bisa bersama sama menjaga dan melindungi hutan kita agar tetap lestari sepanjang masa.

Red

PSDKP Perketat Pengawasan Laut Rohil, Bantah Keras Tudingan Pembiaran Ilegal Fishing

PSDKP Perketat Pengawasan Laut Rohil, Bantah Keras Tudingan Pembiaran Ilegal Fishing

Redaksi       Comment   

Target Operasi News My.Id| ROHIL – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah III Rokan Hilir, Hidayat menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat pengawasan di wilayah perairan pesisir Bagansiapiapi dan sekitarnya, termasuk sejumlah area yang dinilai rawan konflik maupun pelanggaran aktivitas penangkapan ikan.

Hidayat mengatakan PSDKP tengah menyiapkan pembukaan sejumlah pos pengawasan baru di titik-titik strategis, di antaranya Kecamatan Sinaboi, Pulau Halang di Kecamatan Kubu dan Kuba, serta beberapa perairan lain yang menjadi jalur aktivitas nelayan.

"Kami fokus membuka pos pengawasan di titik-titik rawan agar pengendalian di laut lebih maksimal dan keselamatan pelayaran nelayan tetap terjaga," ujar Hidayat, Sabtu (06/12/2025).

Selain itu, PSDKP juga memperkuat sarana operasional. Hidayat menyebut pihaknya sedang mengambil mesin kapal di Belawan untuk meningkatkan kesiapan armada patroli. Satu unit kapal jenis pancung fiber juga telah ditempatkan di Kecamatan Sinaboi guna memperkuat pengawasan rutin di wilayah tersebut.

Bantah Tuduhan Toleransi Ilegal Fishing

Menanggapi isu yang beredar soal dugaan pembiaran atau toleransi terhadap praktik ilegal fishing, Hidayat membantah tegas tudingan tersebut. Ia menegaskan seluruh aktivitas pengawasan berjalan sesuai aturan dan standar operasional.

"Kami tidak pernah memberi ruang terhadap pelanggaran hukum di laut. Setiap petugas bekerja sesuai tupoksi, dan seluruh tindakan dilakukan berdasarkan SOP," tegasnya.

Hidayat juga menyayangkan beredarnya informasi yang tidak didukung data dan fakta, yang menurutnya dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat, khususnya nelayan.

"Kami terbuka terhadap kritik sepanjang objektif dan disertai bukti. Namun tuduhan tanpa dasar justru dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap upaya pengawasan," katanya.

Ajak Masyarakat Berperan Aktif

Hidayat mengajak organisasi masyarakat, kepemudaan, dan kelompok nelayan untuk terlibat aktif dalam menjaga keamanan laut dengan cara melaporkan setiap dugaan pelanggaran secara resmi.

"Jika memang ada indikasi penyimpangan, silakan laporkan. Kami pastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti," ujarnya.

PSDKP Wilayah III Rohil, tambah Hidayat, berkomitmen menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan serta memastikan perairan tetap aman dan tertib demi kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir.

Editor: Redaksi

Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Tenayan Raya

Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Tenayan Raya

Redaksi       Comment   

Target Operasi News My.Id| Pekanbaru,-Pada hari ini, Sabtu 06 Desember 2025, Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Tenayan Raya masa bakti 2025-2028 berlangsung di Kantor Camat Tenayan Raya. Rapat yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting ini turut diwarnai dengan semangat dan antusiasme para peserta untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin organisasi ini dalam beberapa tahun ke depan.

Acara dimulai pukul 13.00 WIB, dengan sambutan dari ketua panitia yang menyampaikan tujuan rapat ini, yaitu memilih pengurus baru yang dapat membawa organisasi Pemuda Pancasila lebih maju dan berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Tak hanya kader internal, Rapat ini juga dihadiri Oleh beberapa tokoh penting,

wakil ketua 1 MPC Budi Budi Prasetyo,SH dan sekretaris MPC,Suhermanto,SH.

Dankoti Syafrizal  mpc beserta jajarannya,

Kabid OKK MPC  dan jajarannya, Ketua PAC PP Bina Widya bung Bob Wen dan 8 ranting PAC PP Tenayan raya,serta Kader Pemuda Pancasila yang turut memberikan dukungan kepada jalannya pemilihan.

Salah satu agenda utama dalam Rapat ini adalah Pemilihan Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Tanjung Priuk masa bakti 2025-2028. Dalam proses Pemilihan tersebut, hanya terdapat satu calon yang diajukan, yaitu Putra azmi. Calon tunggal ini diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya. Dalam kesempatan tersebut, Putra azmi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat organisasi Pemuda Pancasila, menjalin hubungan yang lebih erat dengan aparat keamanan dan pemerintah kecamatan terkait kegiatan sosial maupun ilegal seperti kuari, gudang minyak dan SPBU nakal dll,serta meningkatkan kontribusi organisasi terhadap pembangunan sosial di wilayah Tenayan  Raya ujarnya.

Karena hanya ada satu Calon yang diajukan, proses pemilihan dilanjutkan dengan mekanisme Aklamasi. Dengan kesepakatan bersama, Putra azmi terpilih secara Sah Sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Tenayan Raya masa bakti 2025-2028.

Sekretaris PAC  Suhermanto,SH dalam sambutannya, menyampaikan ucapan selamat kepada Putra azmi dan berharap Kepemimpinannya dapat membawa kemajuan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Tenayan Raya. 

Acara ditutup dengan Pembacaan Do’a dan Poto Bersama Pengurus yang baru terpilih, sebagai simbol kebersamaan dan semangat untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab yang telah di embankan . Para peserta berharap, dengan terpilihnya Putra azmi, Pemuda Pancasila di Kecamatan Tenayan Raya akan semakin solid dan berkontribusi lebih besar dalam menjaga nilai-nilai Pancasila serta mendukung pembangunan daerah.

Pemilihan pengurus ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antar Organisasi dan Lembaga, serta menciptakan sinergi yang lebih baik antara Pemuda Pancasila, Masyarakat, dan Pemerintah di Kecamatan Tenayan Raya 

Pemuda Pancasila Kecamatan Tenayan Raya  di harapkan dapat terus mengawal Aspirasi Pemuda Dan Masyarakat, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan budaya di wilayah tersebut.

Rp300 Juta Dana Bumkep Sungai Daun Diduga Raib, Publik Desak APH Gerak Cepat Bongkar Penyimpangan

Rp300 Juta Dana Bumkep Sungai Daun Diduga Raib, Publik Desak APH Gerak Cepat Bongkar Penyimpangan

Redaksi       Comment   

Target Operasi News My.Id| Sungai Daun – Dugaan penyimpangan dana Badan Usaha Milik Kepenghuluan (Bumkep) Sungai Daun semakin kuat tercium. Dari hasil penelusuran di lapangan, ditemukan indikasi bahwa dana sekitar Rp300 juta yang bersumber dari anggaran tahun 2021 hingga 2023 diduga hilang tanpa jejak, tanpa laporan pertanggungjawaban yang jelas.

Hingga saat ini, tidak ada satu pun laporan resmi yang disampaikan kepada masyarakat, padahal dana tersebut merupakan uang negara yang wajib dikelola secara transparan. Minimnya keterbukaan ini memunculkan kecurigaan kuat: ada apa sebenarnya di balik pengelolaan dana Bumkep Sungai Daun?

Informasi internal mengungkap adanya dugaan bahwa dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukan, bahkan diduga kuat dikuasai atau digunakan oleh oknum tertentu dalam struktur pengelolaan keuangan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak kepenghuluan masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi.

Penghulu & Bendahara Pilih Bungkam Saat Dimintai Konfirmasi

Saat awak media mencoba meminta klarifikasi langsung kepada Datuk Penghulu Sungai Daun, Sudirman, yang bersangkutan justru memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan apa pun.

Tidak berhenti di situ, ketika wartawan mencoba mengonfirmasi bendahara kepenghuluan, respons yang diterima pun sama — bungkam dan enggan memberikan penjelasan.

Sikap diam kedua pejabat tersebut justru memperkuat dugaan bahwa ada hal penting yang sengaja ditutupi dari publik.

Publik Gerah, APH Diminta Turun Tangan tanpa Kompromi

Masyarakat Sungai Daun menilai persoalan ini bukan lagi sekadar masalah administrasi, tetapi sudah masuk ranah yang harus diselidiki oleh aparat penegak hukum (APH). Mereka mendesak penyidik turun tangan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dana desa ini secara tuntas.

Beberapa poin tuntutan masyarakat yang dinilai harus menjadi perhatian APH:

1. Pemeriksaan Penghulu Sungai Daun

Penghulu dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui alur penggunaan dana selama tiga tahun anggaran. Keterangannya wajib digali secara mendalam.

2. Penelusuran Aliran Dana Rp300 Juta

Dana sebesar ini harus dilacak secara rinci—siapa yang menerima, untuk apa digunakan, dan di mana laporan pertanggungjawabannya.

3. Pemeriksaan Bendahara dan Pengelola Keuangan

Mereka adalah pihak yang memegang kendali atas keluar-masuknya dana. Keterangan bendahara menjadi kunci untuk membuka puzzle dugaan penyimpangan ini.

4. Pembukaan Laporan kepada Publik

Transparansi harus ditegakkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan desa.

5. Pengamanan Seluruh Dokumen Administrasi

Masyarakat khawatir adanya upaya menghilangkan atau memanipulasi dokumen penting. APH diminta segera mengamankan berkas agar jejak anggaran tidak hilang.

Kerugian Paling Besar Ditanggung Masyarakat

Jika dugaan penyimpangan ini terbukti, masyarakat Sungai Daun adalah pihak yang paling dirugikan. Dana Bumkep seharusnya menjadi sumber peningkatan ekonomi dan pengembangan usaha desa. Hilangnya dana tanpa jejak berarti hilangnya peluang pembangunan dan kesejahteraan.

Kini masyarakat Sungai Daun menunggu langkah tegas dan cepat dari APH agar kasus ini tidak dibiarkan menguap begitu saja.

Editor: Redaksi

Perayaan Natal DPC API dengan Tema Penasehat Ajaib yang Mendamaikan Kita dengan Allah

Perayaan Natal DPC API dengan Tema Penasehat Ajaib yang Mendamaikan Kita dengan Allah

Redaksi       Comment   

Target Operasi News My.Id| PEKANBARU - Perayaan Natal Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pendeta Indonesia (DPC API) Pekanbaru meriah,  berlangsung dengan baik dan penuh sukacita. Acara yang diselenggarakan pada 05 Desember 2025 di Ameera Hotel ini dihadiri oleh para pendeta anggota API, hamba-hamba Tuhan, jemaat dari berbagai gereja, serta sejumlah tamu undangan.

Dengan mengusung tema “Penasehat Ajaib yang Mendamaikan Kita dengan Allah”, perayaan Natal tahun ini memberikan makna rohani yang mendalam bagi seluruh jemaat. Tema tersebut menegaskan kembali bahwa kelahiran Kristus merupakan wujud kasih Allah yang besar sebagai pendamai antara manusia dan Bapa.

Dalam ibadah tersebut, Pdt. DR (HC) P. L. Manulang, M.Th yang juga sebagai Ketua MD GPdI Riau dan Departemen Pengembalaan MP GPdI menjadi pengkhotbah, menyampaikan pesan yang menyentuh dan menggugah hati jemaat.

“Seluruh anggota API Pekanbaru dan kita semua harus benar-benar memaknai bahwa kasih Tuhan sangat besar kepada kita hingga Dia mau menjadi pendamai antara kita dan Bapa,” ungkap Gembala GPdI Elshaddai Pangkalan Kerinci dalam khotbahnya.

Beliau juga mengajak jemaat untuk menghidupi damai Natal dalam kehidupan sehari-hari.

“Melalui perayaan Natal malam ini, hendaklah kita benar-benar bisa menjadi pembawa damai dalam kehidupan keluarga, pelayanan, berorganisasi, dan bermasyarakat, sehingga API dapat menjadi organisasi kependetaan yang berdampak dalam masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Pembimas Kristen Kemenag Kota Pekanbaru, Bapak P. Lumbangaol, S.Pdk dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya ibadah perayaan Natal API ini. Ia juga mengimbau agar setiap gereja yang berada di Kota Pekanbaru segera melengkapi persyaratan Surat Tanda Lapor Gereja sebagai bagian dari kepatuhan administrasi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pendeta Indonesia (DPD API) Riau, Pdt. Anton Situmeang, M.Pd., dalam sambutannya mengapresiasi kerja keras dan dedikasi DPC API Pekanbaru yang dinakhodai Pdt. Anthony Sibagariang, S.Th dalam mempersiapkan perayaan Natal dengan sangat baik dan maksimal.

“ Saya sangat mengapresiasi DPC API Pekanbaru yang telah berupaya sedemikian maksimal dalam mempersiapkan perayaan Natal ini,” ujarnya.

Beliau juga menyampaikan harapannya agar kehadiran API Pekanbaru semakin membawa dampak positif bagi gereja dan masyarakat.

“Biarlah keberadaan API Pekanbaru benar-benar *Berdampak, Kompak, dan Tulus (BERKAT)*,” tambahnya, yang disambut hangat oleh seluruh jemaat dan undangan yang hadir.

Sesuai surat edaran dan Instruksi dari Ketua DPD berkaitan dengan Program API Peduli Tapanuli, dalam ibadah perayaan Natal DPC API Pekabaru diadakan  pengumpulan persembahan untuk membantu korban bencana di Tapanuli. Aksi kasih ini menjadi wujud nyata kepedulian Pendeta - Pendeta API (Asosiasi Pendeta Indonesia) kepada sesama yang membutuhkan.

Acara semakin meriah dengan persembahan pujian dari para undangan dan jemaat, serta disertai pembagian bingkisan yang menambah suasana kehangatan dan kegembiraan. Seluruh rangkaian acara berlangsung penuh sukacita dan kebersamaan.

Anton Situmeang

Langkah Perdana Gubernur BEM FH UIR Muhammad Haikal: Galang Dana Rp 9.650.000 untuk Sumatra

Langkah Perdana Gubernur BEM FH UIR Muhammad Haikal: Galang Dana Rp 9.650.000 untuk Sumatra

Redaksi       Comment   

Target Operasi News My.Id| Pekanbaru, 6 Desember 2025 —

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (BEM FH UIR) Periode 2025/2026 bergerak cepat setelah pelantikan dengan melaksanakan aksi galang dana untuk membantu korban bencana di wilayah Sumatra. Aksi ini menjadi langkah awal kepengurusan baru dalam menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosial mahasiswa hukum.

Aksi galang dana dilaksanakan pada 5 Desember 2025 dengan turun langsung ke tiga titik lampu merah di Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Lampu Merah Kantor Gubernur Riau

2. Lampu Merah SKA

3. Lampu Merah Pasar Pagi Arengka

Dalam pelaksanaannya, BEM FH UIR bekerja sama dengan Hisana dan DT Peduli Riau untuk memastikan proses penggalangan hingga penyaluran donasi berjalan transparan dan tepat sasaran. Melalui gerakan ini, total donasi yang berhasil dihimpun mencapai Rp 9.650.000.

Seluruh donasi kemudian disalurkan melalui DT Peduli Riau, dengan dukungan Hisana, agar bantuan dapat segera diteruskan kepada para korban bencana di Sumatra.

Gubernur BEM FH UIR yang baru saja dilantik, Muhammad Haikal, menyampaikan apresiasi atas semangat solidaritas seluruh pihak yang turut membantu.

“Pelantikan adalah titik awal dari amanah besar. Melalui aksi ini, kami ingin menunjukkan bahwa BEM FH UIR hadir untuk masyarakat dan siap bergerak cepat ketika kemanusiaan memanggil,” ujarnya.

Semoga bantuan yang diberikan dapat meringankan beban saudara-saudara yang terdampak bencana dan menjadi ladang kebaikan bagi semua pihak yang terlibat.